DELIBERATIVE PATTERN OF THE MATARAMAN GRANARY GROUPS ON THE UTILIZATION OF SULTANATE LAND TO DEVELOP SUSTAINABLE AGRICULTURE

Abstract

Salah satu ancaman nyata bagi kehidupan manusia adalah kelaparan atau kekurangan pangan. Peningkatan signifikan dalam populasi manusia, reorganisasi cepat ruang pertanian, perubahan etos dan sistem mata pencaharian, serta kurangnya penguasaan teknologi pertanian merupakan penyebab ancaman ini. Sebagai destinasi wisata dan kota pendidikan, Yogyakarta juga menghadapi ancaman ini. Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutnya sebagai salah satu provinsi dengan kerentanan pangan tinggi. Pembangunan pertanian terpadu dan berkelanjutan, serta ketersediaan lahan pertanian, merupakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk tujuan ini, program Lumbung Mataraman dirumuskan. Program ini mencakup langkah-langkah transformatif dan progresif oleh Kesultanan Yogyakarta untuk mendukung Lumbung Mataraman. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kekuasaan deliberatif yang dibentuk oleh sistem monarki tradisional dalam memberikan akses ke lahan kesultanan untuk mendukung program Lumbung Mataraman dalam pertanian berkelanjutan. Dengan menggunakan metode kualitatif dari perspektif etnografi pasca-kritis di beberapa daerah pedesaan di Bantul, studi ini menjelaskan munculnya hubungan kekuasaan deliberatif. Istana Yogyakarta, sebagai pemilik tanah-tanah kesultanan, telah memberikan akses seluas-luasnya kepada lembaga sosial Lumbung Mataraman untuk memanfaatkan tanah-tanah tersebut dalam pengembangan jenis-jenis pertanian dan unit-unit usaha pendukung. Inisiatif-inisiatif anggota, yang disempurnakan menjadi inisiatif kelompok musyawarah, telah memberikan perspektif baru mengenai hubungan kekuasaan di dalam sistem monarki yang ada.