IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM SKP DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS APARATUR DI BKSDM KABUPATEN SUMEDANG

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Target Kinerja Karyawan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat dan pegawai negeri sipil yang langsung terlibat dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi Target Kinerja Pegawai, dengan validitas data dijamin melalui triangulasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Target Kinerja Pegawai secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas aparatur; namun, beberapa tantangan masih ada. Komunikasi terkait kebijakan dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, namun pemahaman pegawai terhadap aspek teknis, terutama dalam merumuskan indikator kinerja yang dapat diukur, masih tidak merata. Dari segi sumber daya, fasilitas dan infrastruktur relatif memadai, namun perbedaan literasi digital dan keterbatasan bantuan teknis menghambat implementasi optimal. Dari dimensi disposisi, sebagian besar pegawai menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan, meskipun sebagian masih memandangnya sebagai persyaratan administratif rather than alat manajemen kinerja. Di sisi lain, dimensi struktur birokrasi menunjukkan bahwa prosedur operasional standar tersedia dan peran-peran telah didefinisikan dengan jelas, namun pemantauan dan evaluasi belum diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, memperkuat komunikasi kebijakan, meningkatkan kompetensi digital, meningkatkan komitmen karyawan, dan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dari kebijakan Target Kinerja Karyawan.