Proceedings UNSAP

TRANSFORMASI DIGITALISASI ADMINISTRASI MELALUI KEPEMIMPINAN ADAPTIF UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KUA SALAMAN MAGELANG

Falakhunnisa — 2026-02-13

Transformasi digital di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Salaman telah menunjukkan perubahan signifikan dalam tata kelola administratif dan kualitas layanan publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan adaptif dalam mengarahkan proses digitalisasi, mengatasi resistensi karyawan, dan memastikan integrasi yang lancar dari berbagai aplikasi berbasis sistem informasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang dinamika perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin KUA memainkan peran strategis melalui komunikasi persuasif, bantuan teknis, kebijakan kecil, dan pemberdayaan karyawan. Pendekatan ini mampu mengurangi kesenjangan literasi digital, meminimalkan kecemasan di kalangan karyawan senior, dan mendorong terbentuknya budaya kerja kolaboratif. Selain itu, dukungan kepemimpinan berkontribusi pada munculnya berbagai inovasi lokal, seperti digitalisasi arsip, penggunaan media sosial untuk layanan informasi, dan optimasi aplikasi Brave untuk administrasi pernikahan dan urusan agama. Temuan ini menegaskan bahwa kesuksesan digitalisasi tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kemampuan pemimpin untuk mengelola perubahan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan adaptif menjadi faktor penentu dalam upaya transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Salaman.

DELIBERATIVE PATTERN OF THE MATARAMAN GRANARY GROUPS ON THE UTILIZATION OF SULTANATE LAND TO DEVELOP SUSTAINABLE AGRICULTURE

Adhis Tessa — 2026-02-13

Salah satu ancaman nyata bagi kehidupan manusia adalah kelaparan atau kekurangan pangan. Peningkatan signifikan dalam populasi manusia, reorganisasi cepat ruang pertanian, perubahan etos dan sistem mata pencaharian, serta kurangnya penguasaan teknologi pertanian merupakan penyebab ancaman ini. Sebagai destinasi wisata dan kota pendidikan, Yogyakarta juga menghadapi ancaman ini. Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutnya sebagai salah satu provinsi dengan kerentanan pangan tinggi. Pembangunan pertanian terpadu dan berkelanjutan, serta ketersediaan lahan pertanian, merupakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk tujuan ini, program Lumbung Mataraman dirumuskan. Program ini mencakup langkah-langkah transformatif dan progresif oleh Kesultanan Yogyakarta untuk mendukung Lumbung Mataraman. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kekuasaan deliberatif yang dibentuk oleh sistem monarki tradisional dalam memberikan akses ke lahan kesultanan untuk mendukung program Lumbung Mataraman dalam pertanian berkelanjutan. Dengan menggunakan metode kualitatif dari perspektif etnografi pasca-kritis di beberapa daerah pedesaan di Bantul, studi ini menjelaskan munculnya hubungan kekuasaan deliberatif. Istana Yogyakarta, sebagai pemilik tanah-tanah kesultanan, telah memberikan akses seluas-luasnya kepada lembaga sosial Lumbung Mataraman untuk memanfaatkan tanah-tanah tersebut dalam pengembangan jenis-jenis pertanian dan unit-unit usaha pendukung. Inisiatif-inisiatif anggota, yang disempurnakan menjadi inisiatif kelompok musyawarah, telah memberikan perspektif baru mengenai hubungan kekuasaan di dalam sistem monarki yang ada.

MODAL SOSIAL SEBAGAI BASIS KETAHANAN EKONOMI LOKAL PELAKU USAHA INDUSTRI BATU BATA MERAH DI TENGAH KETERBATASAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN DESA: STUDI KASUS DESA PENGADANGAN, LOMBOK TIMUR

Hawa Rani Sukma — 2026-02-13

Industri bata merah di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur menghadapi berbagai tantangan, termasuk dukungan institusional desa yang terbatas yang berdampak pada ketahanan ekonomi para pengusaha. Dalam kondisi ini, modal sosial menjadi sumber daya vital yang dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan ekonomi lokal para pengusaha tersebut. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial sebagai dasar ketahanan ekonomi lokal para pengusaha industri bata merah di tengah keterbatasan dukungan institusional desa. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan para pengusaha industri bata merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial, yang tercermin dalam jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial, memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi wirausaha dengan memperkuat kerja sama, solidaritas, dan mekanisme adaptasi kolektif. Temuan ini menegaskan bahwa modal sosial berfungsi sebagai landasan ketahanan ekonomi lokal dalam menghadapi keterbatasan dukungan institusional desa.

PRAKTIK GOVERNANCE YANG TERMEDIATISASI: ANALISIS MULTIMODAL PADA CHANNEL YOUTUBE @BIDANGKEBUDAYAAN MILIK DISPARBUDPORA KABUPATEN SUMEDANG

Ulfah Aristia Tresna Gunawan — 2026-02-13

Artikel ini berfokus menelaah bagaimana praktik governance yang dimediatisasi secara visual menjadi produk digital yang didistribusikan melalui media sosial, konten video tidak hanya didudukan sebagai instrumen komunikasi dan arsiparis publik, namun menjadi produk visual yang berkelindan dengan logika platform yang sebelumnya tidak ada dalam logika birokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif, analisis dilakukan terhadap salah satu video yang terdapat dalam platform YouTube milik Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang dengan menggunakan metode multimodal. Hasil penelitian ini menunjukan keterhubungan yang penting antara moda verbal dan visual dalam video yang saling membangun makna institusional. Moda verbal hadir dalam bentuk tertulis dan lisan, di mana teks tertulis berfungsi menegaskan otoritas administratif dan dominasi institusional. Sementara moda verbal lisan digunakan oleh aktor tertentu untuk menggerakkan narasi utama.Sementara moda visual berperan memvalidasi kehadiran aktor institusional di lapangan, namun video cenderung beroperasi sebagai performa apresiasi institusi alih-alih ruang dialogis terbuka.

STRATEGI RESILIENSI PARIWISATA PESISIR SELATAN TULUNGAGUNG TERHADAP MULTI-HAZARD: ANALISIS KERENTANAN DAN PERAN STAKEHOLDER

Keisha Shafira Azzahra — 2026-02-13

Studi ini merumuskan strategi ketahanan untuk pariwisata pesisir di Selatan Tulungagung yang menghadapi ancaman multi-bencana dengan menganalisis kerentanan sosial dan ekonomi serta mengidentifikasi peran pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan campuran, konsultasi Delphi untuk menentukan faktor-faktor pengembangan kunci, survei lapangan untuk menilai kerentanan rumah tangga dan usaha, pemetaan bahaya sesuai dengan Peraturan BNPB No. 2 (2012), dan triangulasi dengan tinjauan kebijakan dan praktik terbaik, penelitian ini mengevaluasi paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi komunitas lokal dan aktor pariwisata. Hasil menunjukkan kerentanan sosial yang tinggi di kalangan rumah tangga yang bergantung pada pariwisata, sensitivitas ekonomi pada usaha mikro musiman, dan celah dalam kepercayaan sistem peringatan dini dan ketahanan infrastruktur. Pemangku kepentingan (pemerintah daerah, BPBD, POKDARWIS, sektor swasta, dan kelompok masyarakat) menunjukkan peran yang saling melengkapi namun mekanisme koordinasi yang terbatas. Strategi yang direkomendasikan meliputi pembangunan kapasitas yang ditargetkan, diversifikasi mata pencaharian yang terkait dengan pariwisata, retrofit infrastruktur, penyebaran peringatan dini berbasis komunitas, dan pembentukan platform manajemen bencana multi-pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan, mempertahankan mata pencaharian, dan meningkatkan keamanan destinasi sambil mendukung kelangsungan pariwisata di bawah kondisi multi-bencana.

EVALUASI PROGRAM TAHU SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG

Rika Kusdinar — 2026-02-13

Pelayanan publik berbasis digital merupakan inovasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik mengembangkan aplikasi Tahu Sumedang sebagai platform pelayanan publik terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala sehingga diperlukan evaluasi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Tahu Sumedang dalam meningkatkan pelayanan publik, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan evaluasi, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner, dengan informan aparatur Diskominfosanditik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tahu Sumedang telah berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam kemudahan akses dan integrasi layanan. Namun, evaluasi program belum optimal akibat keterbatasan sumber daya evaluator, mekanisme evaluasi yang belum terstruktur, keterbatasan anggaran, serta kendala teknis aplikasi. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kompetensi evaluator, perbaikan perencanaan evaluasi, optimalisasi anggaran, serta penguatan koordinasi dan dukungan pimpinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas evaluasi dan pengembangan pelayanan publik berbasis digital.

IMPLEMENTASI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA BETING KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Rifatul Mahfuzah — 2026-02-13

Program Zakat Community Development (ZCD) merupakan model pemberdayaan berbasis zakat yang mengintegrasikan pendekatan karitatif dan produktif melalui penguatan kapasitas individu dan komunitas secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan implementasi Program ZCD di Desa Beting, (2) menganalisis dampak Program ZCD terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat, serta (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS, pendamping program, pemerintah desa, dan mustahik penerima manfaat, didukung dengan observasi lapangan dan analisis dokumen program. Teknik analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ZCD di Desa Beting dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu perintisan, penguatan, dan pemandirian, dengan intervensi pada lima aspek utama: ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, pendidikan, dan dakwah. Secara ekonomi, program ini berkontribusi pada peningkatan aktivitas usaha produktif berbasis potensi lokal, terutama pada sektor perikanan, peternakan, dan UMKM, meskipun tingkat peningkatan pendapatan belum merata di seluruh mustahik. Secara sosial, ZCD mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta mengubah pola pikir mustahik menjadi lebih proaktif dan berorientasi pada kemandirian. Dari aspek kelembagaan, program ini berperan dalam pembentukan dan penguatan kelompok usaha bersama sebagai wadah kolaborasi dan pengambilan keputusan kolektif. Keberhasilan implementasi ZCD didukung oleh komitmen pendamping program, dukungan pemerintah desa, serta potensi sumber daya pesisir yang melimpah. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan modal dan sarana produksi, rendahnya literasi keuangan sebagian mustahik, serta isu keberlanjutan program akibat ketergantungan pada pendamping eksternal dan keterbatasan pembiayaan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Program ZCD di Desa Beting telah berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, kelembagaan lokal, dan strategi keberlanjutan usaha.

DIGITALISASI DAN INOVASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DAERAH

Neng Rahma Nurpadilah Abdurahman — 2026-02-13

Digitalisasi dan inovasi menjadi sangat urgent dan penting dalam meningkatkan pelayanan publik di masing-masing daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana strategi digitalisasi dan inovasi dalam pelayanan publik daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Namun, tidak menutup kemungkinan inovasi digital juga snagat bergantung terhadap kesiapan SDM dan literasi digital masyarakat. Dengan demikian inovasi digital ini dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat terhadap mutu pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi ini dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan keterbukaan, serta menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi digitalisasi dan inovasi menjadi peluang dan solusi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan kecepatan layanan, memudahkan aksesibilitas, serta meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan dan monitoring yang transparan. Menggunakan metode literatur, penelitian yang lebih mengutamakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada lingkup sosial yang diteliti.

STRATEGI DISPARBUDPORA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS DESENTRALISASI DAN KOLABORASI DI KAWASAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG

Siti Lutfiah Fauziah — 2026-02-13

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam mengembangkan pariwisata berdasarkan desentralisasi dan kolaborasi di Kawasan Jatigede, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan alami dan menekankan pemahaman mendalam tentang proses pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kawasan Jatigede melibatkan pemerintah desa, kelompok kesadaran pariwisata (Pokdarwis), dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti inovasi program yang terbatas, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan pemantauan serta evaluasi yang kurang optimal, yang mengakibatkan pengembangan pariwisata yang tidak merata. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya memperkuat tata kelola strategis, meningkatkan inovasi berbasis kolaborasi, dan memperbaiki sistem pemantauan dan evaluasi agar lebih terstruktur dan berkelanjutan sehingga pengembangan pariwisata di Kawasan Jatigede dapat berjalan lebih efektif, merata, dan kompetitif.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM SKP DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS APARATUR DI BKSDM KABUPATEN SUMEDANG

Arip Rahman Sudrajat — 2026-02-13

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Target Kinerja Karyawan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat dan pegawai negeri sipil yang langsung terlibat dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi Target Kinerja Pegawai, dengan validitas data dijamin melalui triangulasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Target Kinerja Pegawai secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas aparatur; namun, beberapa tantangan masih ada. Komunikasi terkait kebijakan dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, namun pemahaman pegawai terhadap aspek teknis, terutama dalam merumuskan indikator kinerja yang dapat diukur, masih tidak merata. Dari segi sumber daya, fasilitas dan infrastruktur relatif memadai, namun perbedaan literasi digital dan keterbatasan bantuan teknis menghambat implementasi optimal. Dari dimensi disposisi, sebagian besar pegawai menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan, meskipun sebagian masih memandangnya sebagai persyaratan administratif rather than alat manajemen kinerja. Di sisi lain, dimensi struktur birokrasi menunjukkan bahwa prosedur operasional standar tersedia dan peran-peran telah didefinisikan dengan jelas, namun pemantauan dan evaluasi belum diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, memperkuat komunikasi kebijakan, meningkatkan kompetensi digital, meningkatkan komitmen karyawan, dan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dari kebijakan Target Kinerja Karyawan.

PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM APLIKASI SI-PELANGI TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PADA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

Teddy Marliady Nurwan — 2026-02-13

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program aplikasi SI-PELANGI terhadap implementasi program, mengidentifikasi hubungan antara efektivitas program aplikasi SI-PELANGI dan implementasi program, serta menentukan besarnya pengaruh efektivitas program aplikasi SI-PELANGI terhadap implementasi program di Sektor Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling non-probabilitas dengan metode sampling jenuh, sehingga seluruh populasi sebanyak 24 responden menjadi sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi perhitungan persentase, uji normalitas, uji koefisien korelasi, uji signifikansi, dan uji koefisien determinasi. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas program aplikasi SI-PELANGI masuk dalam kategori “sangat baik” dengan hasil analisis 88,5%, sementara implementasi program juga masuk dalam kategori “sangat baik” dengan hasil analisis 85,54%. Uji koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,713, yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara efektivitas program aplikasi SI-PELANGI dan implementasi program. Selain itu, uji signifikansi menunjukkan bahwa nilai t yang dihitung lebih besar dari nilai t tabel (4.7695 > 2.073), sehingga mendukung hipotesis penelitian. Analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa efektivitas program aplikasi SI-PELANGI mempengaruhi implementasi program sebesar 50,8%, sementara 49,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam studi ini.

DAMPAK SOSIALISASI KEBIJAKAN PROGRAM KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH TERHADAP PEMAHAMAN PENGURUS KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI KABUPATEN SUMEDANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA)

M Hifdzo Dzikrulah — 2026-02-13

Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi oleh pengurus Koperasi Merah Putih di Sumedang Utara dalam memahami kebijakan program. Dengan tujuan mengevaluasi efektivitas sosialisasi kebijakan, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed-method) dengan desain Convergent Parallel. Studi ini melibatkan survei sensus terhadap 24 pengurus koperasi dan wawancara mendalam. Hasil kuantitatif menunjukkan koefisien korelasi yang kuat (0.763) antara sosialisasi dan pemahaman, meskipun tidak signifikan secara statistik karena ukuran populasi yang terbatas. Lebih penting lagi, temuan kualitatif mengungkap akar masalahnya: proses sosialisasi bersifat satu arah, jarang dilakukan, dan kurang mendalam, sehingga pengurus kesulitan memahami peraturan yang kompleks. Studi ini menyimpulkan bahwa metode sosialisasi saat ini tidak memadai. Untuk benar-benar memberdayakan dewan koperasi dan memastikan kesuksesan program, pendekatan harus beralih dari penyampaian informasi pasif menjadi bimbingan interaktif dua arah yang aktif dan pembinaan berkelanjutan.

STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK KANTOR KECAMATAN SUMEDANG SELATAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SAMAPAH BERBASIS LINGKUNGAN DI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

Elfira Nuraeni — 2026-02-13

Permasalahan sampah di Kecamatan Sumedang Selatan masih menjadi persoalan karena kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya didukung oleh komunikasi publik yang efektif. Oleh sebab itu, Kantor Kecamatan Sumedang Selatan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melalui strategi komunikasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi komunikasi publik yang diterapkan, mengetahui hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi langsung, pemanfaatan media komunikasi, serta pelibatan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala, seperti keterbatasan teknis, perbedaan pemahaman bahasa, dan sikap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran RT/RW, penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami, serta pelaksanaan edukasi secara berkelanjutan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG

Citra Nur Farida — 2026-02-13

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Pentingnya transparansi sebagai pilar good governance sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 menjadi latar belakang penelitian ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara mendalam secara purposive, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama meliputi ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, kurangnya kompetensi SDM di bidang digital, serta fenomena rangkap tugas (double job) oleh petugas pelaksana. Upaya yang dilakukan mencakup koordinasi rutin dan optimalisasi sarana yang ada. Kesimpulannya, diperlukan percepatan penyusunan SOP dan peningkatan kapasitas SDM agar pelayanan informasi publik lebih profesional dan transparan.

TATA KELOLA DATA KELEMBAGAAN DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG

Ahmad Hamdan Fatahhudin — 2026-02-13

Pemerintahan data institusional desa memainkan peran penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan data institusional desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya integrasi data antar sektor, sistem informasi yang terbatas, dan ketidakmerataan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemerintahan data institusional desa di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analitis penelitian ini didasarkan pada lima dimensi tata kelola data, yaitu prinsip data, kualitas data, metadata, akses data, dan siklus hidup data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data institusional desa di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dapat dianggap cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kebijakan dan pedoman formal, kualitas data yang relatif baik, serta prosedur yang telah ditetapkan untuk akses dan pengelolaan data. Namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk ketidaksesuaian data antar sektor, pengelolaan metadata yang kurang optimal, integrasi sistem yang terbatas, dan ketergantungan pada pengolahan data secara manual. Oleh karena itu, memperkuat integrasi sistem, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat koordinasi dan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan tata kelola data institusional di tingkat desa.

IMPLEMENTASI PROGRAM MANAJEMEN AGRIBISNIS TEMBAKAU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BAHAN BAKU DI UPT AGRIBISNIS TEMBAKAU KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG

Dadan Setia Nugraha — 2026-02-13

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi Program Pengelolaan Agribisnis Tembakau berkontribusi dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Agribisnis Tembakau di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dipilih menggunakan teknik sampling purposif dan meliputi Kepala UPT Agribisnis Tembakau, petugas penyuluhan pertanian, dan petani tembakau yang dibantu. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas data diuji melalui kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmabilitas. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengelolaan Agribisnis Tembakau telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku melalui kegiatan pelatihan pengelolaan pertanian, bantuan teknis dalam budidaya dan penanganan pasca panen, serta penguatan institusi kelompok tani. Program ini telah memberikan manfaat dengan meningkatkan pemahaman petani tentang pengelolaan usaha tani yang lebih terencana dan terstruktur. Namun, pelaksanaan program dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kendala dalam alokasi anggaran DBHCHT, dan kurangnya intensitas optimal dalam bantuan pasca-pelatihan dan pemantauan. Oleh karena itu, perlu diperkuat mekanisme bantuan dan pemantauan, memprioritaskan perencanaan program, serta meningkatkan peran kelompok tani agar pelaksanaan Program Pengelolaan Agribisnis Tembakau dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas bahan baku tembakau di Kabupaten Sumedang.

EFEKTIVITAS PROGRAM MAGANG KE JEPANG SEBAGAI INOVASI PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL LOCAL DI KABUPATEN SUMEDANG

Ratu Vidyadari Syawaliah Azzahra — 2026-02-13

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Magang Jepang sebagai inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia lokal di Kabupaten Sumedang. Analisis ini berfokus pada empat dimensi efektivitas program: ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, lembaga pelatihan, dan peserta Program Magang Jepang, yang dipilih menggunakan sampling purposif. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, didukung oleh triangulasi sumber dan teknik. Temuan menunjukkan bahwa Program Magang Jepang secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi teknis, disiplin kerja, dan sikap profesional peserta. Namun, efektivitas program ini belum sepenuhnya optimal akibat penyebaran informasi program yang tidak merata, tingkat kesiapan peserta yang bervariasi, dan ketidakhadiran sistem pemantauan dan bantuan pasca-magang yang terstruktur. Studi ini menyimpulkan bahwa memperkuat penyebaran informasi program, mempertajam penargetan peserta, dan mengembangkan mekanisme pemantauan terintegrasi merupakan hal yang esensial untuk meningkatkan efektivitas Program Magang Jepang dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Sumedang.

EFEKTIVITAS LAYANAN PUBLIK JAMINAN PELAYANAN ANAK BARU LAHIR DENGAN EMPAT DOKUMEN (JAMPE HARUPAT): UPAYA PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG

Irma Hermayanty — 2026-02-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Layanan Publik Jaminan Layanan Anak Baru Lahir dengan Empat Dokumen (Jampe Harupat) sebagai upaya untuk memenuhi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari petugas pengelola aplikasi dan petugas pelayanan di Divisi Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program Jampe Harupat. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan studi lapangan, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dijamin melalui uji kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmabilitas. Teknik analisis data meliputi pengurangan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jampe Harupat secara umum telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung percepatan pencapaian administrasi kependudukan untuk bayi baru lahir. Namun, beberapa hambatan masih ada, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta tingkat sosialisasi program kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sosialisasi program diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas Program Jampe Harupat.

MANAJEMEN LOGISTIK KEDARURATAN BENCANA BANJIR DI BPBD KABUPATEN SUMEDANG

Keryn Elika Christine — 2026-02-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan logistik bencana banjir darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis difokuskan pada lima dimensi pengelolaan logistik: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keamanan, serta pembuangan logistik. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan logistik telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku; namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk ketidakakuratan data inventaris, fleksibilitas pengadaan selama darurat, ketidakkonsistenan dalam catatan pemanfaatan logistik, dan praktik pemeliharaan yang tidak sistematis. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan logistik yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan bencana banjir di tingkat lokal.

INOVASI DIGITAL DALAM REFORMASI BIROKRASI DAERAH: ANALISIS IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI DAN WEBSITE SEBAGAI PENGUATAN GOOD GOVERNANCE

Nur Hasan — 2026-02-13

Reformasi birokrasi daerah menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, inovasi digital melalui pemanfaatan aplikasi dan website menjadi strategi penting dalam transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola implementasi inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah melalui pelayanan publik berbasis aplikasi dan website, mengkaji kontribusinya terhadap penguatan prinsip good governance, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui analisis terhadap 20 artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi digital pelayanan publik di daerah umumnya diwujudkan melalui layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, serta pengaduan masyarakat berbasis aplikasi dan website. Digitalisasi pelayanan terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi prosedur layanan, memperkuat akuntabilitas melalui jejak digital, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat. Namun demikian, implementasi inovasi digital belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada hambatan berupa rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kesiapan sumber daya manusia aparatur yang belum merata. Dengan demikian, inovasi digital dalam pelayanan publik berpotensi memperkuat good governance apabila didukung oleh komitmen pemerintah daerah, integrasi sistem layanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta edukasi literasi digital masyarakat secara berkelanjutan.

TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI MELALUI E-GOVERNMENT: STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS, TRANSPARANSI, DAN KEPUASAN MASYARAKAT DI ERA SOCIETY 5.0

Soni Sultana — 2026-02-13

Transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi melalui e-government menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan cepat, transparan, akuntabel, serta mudah diakses. Di era Society 5.0, pemerintah dituntut tidak hanya mengadopsi teknologi digital, tetapi juga mampu mengintegrasikan inovasi pelayanan publik dengan kebutuhan warga secara adaptif dan inklusif. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi transformasi pelayanan publik melalui penerapan e-government dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, transparansi tata kelola, serta kepuasan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah berbagai hasil penelitian terkait digitalisasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, serta implementasi aplikasi layanan berbasis digital di tingkat pemerintah daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik melalui e-government mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat alur layanan, memperluas akses masyarakat, serta memperkuat transparansi melalui sistem informasi berbasis teknologi. Selain itu, inovasi digital seperti aplikasi layanan kependudukan, perizinan online, dan pelayanan terpadu terbukti mendorong peningkatan kepuasan masyarakat karena meminimalkan prosedur birokrasi yang berbelit. Namun demikian, transformasi digital masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital aparatur dan masyarakat, ketimpangan infrastruktur teknologi, serta rendahnya sosialisasi sistem layanan digital. Dengan demikian, strategi peningkatan efektivitas dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis e-government perlu didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur digital yang merata, serta kebijakan inovasi yang responsif terhadap dinamika masyarakat di era Society 5.0.